Page 236 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

terhadap hak-hak Barat untuk segera menyelesaikannya.
Sejak bergabung ke Kementerian Dalam Negeri pada
tahun 1966 lewat Keputusan Presiden No. 64 dan No. 65
Tahun 1966, persoalan agraria menjadi tugas dan fungsi
pokok di Kementerian Dalam Negeri dan program agraria
masuk dalam repelita lima tahunan pemerintahan Orde
Baru. Yang menonjol tentu saja fungsi agraria dalam
bidang tata guna tanah, karena tata guna tanah kemudian
menjadi isu krusial dalam pembangunan Indonesia,
bukan hanya bidang agraria tetapi juga pembangunan
keseluruhan harus benar-benar memperhatikan persoalan
kemampuan tanah, kemiringan, neraca, tata ruang, dan
persoalan-persoalan yang menjadi konsentrasi tata guna
tanah. Singkatnya, semua izin usaha dan pembangunan
yang memanfaatkan tanah harus mendapat fatwa dari
tata guna tanah sebagaimana perintah Permendagri No.

3 Tahun 1978 Pasal 2.
Pada repelita ke III, lewat Keppres No. 7 Tahun 1979
muncul kebijakan baru yang diusung oleh Dirjen Agraria,
yakni Catur Tertib Pertanahan: Tertib Hukum Pertanahan;
Tertib Administrasi; Tertib Penggunaan; dan Tertib Peme-
liharaan Tanah dan Lingkungan Hidup. Tentu saja catur
tertib pertanahan ditujukan untuk aparatur pemerintah
baik di pusat maupun daerah dan juga masyarakat. Se-
mangat yang ingin dibangun dengan Catur Tertib Perta-
nahan adalah tertib hukum pertanahan agar tumbuh ke-
pastian hukum sekaligus sebagai pengayom hak-hak atas
tanah, termasuk penggunaannya. Prinsipnya, secara kese-
luruhan Catur Tertib Pertanahan adalah sebuah slogan

200