Page 234 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

Tata Guna Tanah menjadi Direktorat yang paling sibuk
dan banyak menggarap persoalan agraria. Dibandingkan
direktorat lainnya yang lebih banyak mengerjakan peker-
jaan rutin harian sebagaimana yang dilakukan Direktorat
Pendaftaran Tanah dan Direktorat Pengurusan Hak-Hak
Tanah. Kesibukan Direktorat Hak Atas Tanah merupakan
kelanjutan pada pekerjaan sebelumnya yang sudah ada
sejak tahun 1957, ketika pendaftaran tanah dikembalikan
ke Kementerian Agraria dari Kementerian Kehakiman.
Jadi secara kelembagaan, dalam dua repelita Orde
Baru 1968-1979, persoalan agraria mengalami beberapa
perubahan namun dari sisi substansi lapangan pekerjaan
tidak banyak berubah. Perubahan besar yang dianggap
paling penting adalah bersatunya 3 eselon agraria di
daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang bergabung
menjadi satu. Perubahan itu dianggap paling penting dan
menguntungkan sekaligus memudahkan bagi Dirjen
Agraria. Dari sisi substansi pekerjaan dan rutinitas kantor
agraria tidak banyak berbeda dengan periode sebelumnya.
Secara rutin, pengurusan dan pendaftaran hak memang
mengalami peningkatan, apalagi perintah UUPA untuk
menyelesaikan hak-hak Barat, konversi eigendom/hak
milik pribadi dan erfpacht untuk perkebunan skala besar/
HGU. Tinggalan hak lama ini kemudian menjadi kon-
sentrasi Dirjen Agraria agar bisa segera dituntaskan.
Pada tahun 1970, untuk menyelesaikan persoalan ter-

sebut, Mendagri mengeluarkan Keputusan Mendagri No.
Sk. 26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi Pendaftaran
Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, kemudian menge-

198