Page 232 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

dan No. 1/2/44-5381 1968, ketiga eselon yang ada di
provinsi dan kabupaten/kota kemudian diubah menjadi
satu wadah dan satu pimpinan menjadi Kantor Direktorat
Agraria Provinsi dan Kantor Sub Direktorat Agraria
(kabupaten/kota). Mengenai tanggung jawab teknis
operasional, direktorat agraria bertanggung jawab kepada
kepala daerah sesuai level (provinsi dan kabupaten/kota)
dan tanggung jawab terhadap teknis administratif selaku
wakil pemerintah pusat bertanggung jawab ke Menteri
Dalam Negeri. Perubahan tersebut dianggap positif karena
organisasi menjadi lebih ramping dan alur koordinasi jadi
lebih efektif dan mudah, karena tergabung dalam satu
wadah dan pimpinan. Begitu juga persoalan kekurangan
SDM sebagai pejabat menjadi teratasi, sementara dari sisi
struktur kelembagaannya lebih efisien dan ramping.
Perubahan kelembagaan di level pusat kembali terjadi.
Pada tahun 1974 Keppres No. 44 dan 45 Tahun 1974 jo
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 1975
struktur organisasi Direktorat Jenderal Agraria menjadi:
Direktorat Tata Guna Tanah; Direktorat Landreform;
Direktorat Pengurusan hak-Hak Tanah; Direktorat Pen-
daftaran Tanah; dan Sekretaris Direktorat Jenderal Agra-
ria. Perubahan itu juga kemudian diikuti oleh perubahan
nama di level provinsi dan kabupaten/kota. Lewat Kepu-
tusan Menteri Dalam Negeri No. 133 Tahun 1978, di pro-
vinsi kemudian berubah namanya menjadi Direktorat
Agraria Provinsi dan di kabupaten/kota berubah menjadi
Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya.

Perubahan kelembagaan tahun 1974 tidak mengalami

196