Page 233 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 233
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
banyak hal baru, karena secara esensi yang berubah
sedikit dari sisi tugas dan fungsinya, lebih rinci dan de-
tail tugas-tugas harian baik di provinsi maupun kabu-
paten/kota. Yang menarik, susunan kelembagaan direk-
torat pusat sekalipun terjadi peristiwa 1965 dan landreform
sempat menjadi isu yang dianggap memecah belah
bangsa, menyita banyak energi masyarakat dan pejabat
agraria, keberadaan Direktorat Landreform tetap diper-
tahankan. Direktorat Landreform masih menjalankan
tugas dan fungsinya sebagaimana pesan UUPA, walaupun
harus diakui terjadi banyak perubahan dan pergeseran
dalam praktik kebijakan redistribusi tanah. Landreform
tidak lagi digaungkan sebagaimana pidato Sadjarwo pada
awal dijalankannya yang sangat revolusioner, landreform
kini lebih menata persoalan tanah yang lebih bersifat
teknis.
Keberadaan direktorat baru yakni Direktorat Tata
Guna Tanah cukup menarik dalam perkembangannya.
Direktorat ini merupakan direktorat baru yang sebe-
lumnya menggunakan nama land use, dan mempunyai
tugas menyelenggarakan pengumpulan data tata guna
tanah dan membuat peta tata guna tanah, peta kemam-
puan tanah, serta peta-peta khusus seluruh wilayah Indo-
nesia, sebagai bahan untuk mempersiapkan dan meru-
muskan pola penggunaan tanah nasional, regional, dan
lokal. Pada periode tersebut, Direktorat Tata Guna Tanah
yang merupakan kelanjutan dari kebijakan land use sebe-
lumnya, sangat aktif mengerjakan proyek penataan dan
kemampuan tanah. Dalam tempo yang singkat, Direktorat
197
