Page 228 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

kebijakan transmigrasi mulai dijalankan dan semakin
gencar dilakukan pada tahun 1969, fatwa terkait tanah
yang dikeluarkan oleh keilmuan land use menjadi salah
satu faktor penting untuk menentukan lokasi transmig-
rasi. Penentuan apakah suatu wilayah (tanah) dimaksud
cocok untuk transmigrasi atau tidak, fatwa dari direktorat
land use sangat menentukan. Kebijakan land use juga yang
kemudian mengilhami keluarnya Peraturan Dirjen
Agraria dan Transmigrasi No. 3 Tahun 1967 tentang Peng-
gunaan Tanah di Daerah Transmigrasi dan Hak-hak atas
Tanah untuk para Transmigrasi dan Keluarganya. Dirjen
Agraria mengatur secara tegas pemanfaatan tanah di
wilayah transmigrasi dan memisahkan lahan-lahan pra
transmigran dan masyarakat adat setempat.
Konsep tentang land use sudah menjadi agenda ke-
lembagaan agraria 1966, dan muncul dalam satu ke-

lembagaan sendiri yang salah satu tugasnya untuk men-
dukung jalannya transmigrasi (pendapat terkait tanah).
Namun kemudian berkembang dan terjadi perubahan
kelembagaan pada tahun 1967 saat Departemen Dalam
Negeri melakukan konsolidasi kelembagaan, dimana
transmigrasi tidak menjadi bagian dari kelembagaan
Dirjen Agraria (Penyuluh Landreform No. 7-8, 1968 dan
No. 9, 1968). Land Use kemudian semakin diperkuat pada
tahun 1970 dengan menempatkan Direktorat Land Use
menjadi satu kedirektoratan tersendiri lewat Kepmendag-
ri No. 187 Tahun 1970 tentang Susunan Organisasi Depar-
temen Dalam Negeri. Nama direktorat tersebut adalah
Direktorat Tata Guna Tanah. Secara organisasi, Direktorat

192