Page 224 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 224
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
menata struktur penguasaan tanah dengan program uta-
manya landreform dan pembaharuan hukum (adat) seba-
gai basisnya, secara perlahan menggeser menata agraria
dan hak atas tanah masyarakat, atau lebih tepat disebut
dengan menata administrasi pertanahan lewat legalisasi
hak atas tanah masyarakat. UUPA memerintahkan, hu-
kum adat menjadi prioritas untuk menjawab kebutuhan
kelembagaan masing-masing, karena UUPA mengede-
pankan hukum adat sebagai basis pengelolaannya karena
hanya dasar itulah yang sesuai dengan kepribadian bangsa
Indonesia. Akan tetapi, setelah lima tahun membangun
direktorat penelitian, tampaknya gagal untuk mengha-
silkan hukum adat seperti apa yang bisa digunakan seba-
gai sumber hukum dalam mengelola persoalan agraria
Indonesia. Ada banyak kesulitan dalam merumuskan sis-
tem adat yang berlaku di Indonesia untuk menjadi satu
peraturan nasional, karena masing-masing memiliki perbe-
daan atau keunikan dalam praktiknya (Harsono, 1976).
H. Tata Guna Tanah (Land Use Planning): Isu Seksi
di Dirjen Agraria
Istilah land use planning baru dikenal pertama kali
dalam khasanah kelembagaan agraria Indonesia lewat
Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pemba-
haruan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan. Dalam Pasal 31 disebutkan “Pelaksanaan
transmigrasi perlu diperhebat dan penyelesaian land-
reform/landuse dipecjepat”. Secara teori konsep land use
tentu saja sudah ada, namun pemerintah menyebut hal
188
