Page 225 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

tersebut untuk pertama kalinya pada Juli 1966. Ketetapan
MPRS tersebut keluar sekitar satu tahun pasca peristiwa
1965. Indonesia waktu itu masih dalam suasana konflik
sosial dan situasi ekonomi yang buruk. Perintah Ketetapan
MPRS tersebut dimaksudkan untuk segera menjalankan
kebijakan transmigrasi, land reform, dan land use secara
bersamaan agar dapat membantu memulihkan kemero-
sotan ekonomi akibat peristiwa 1965. Land use harus
dijalankan secara bersamaan agar perancangan untuk
pemanfaatan tanah tidak keliru sebagaimana seringkali
terjadi. Lahan-lahan yang seharusnya untuk pertanian
justru menjadi perluasan kota, dan sejenisnya.
Di kalangan elite agraria, land use sendiri sempat men-
jadi perdebatan karena istilah tersebut tidak memiliki
dasar hukum, bahkan tidak masuk dalam UUPA sampai
kemudian secara resmi muncul dalam kelembagaan agra-

ria tahun 1966 dan diperkuat pada tahun 1970. Kondisi
tersebut menurut Merukh (1967), karena land use dalam
penataan tanah adalah kebutuhan mutlak. Menjalankan
land reform fase II di luar Jawa, seharusnya dilakukan
lebih dulu survei land use agar bisa dicegah penguasaan
tanah berlebihan dan pemanfaatan tanah secara benar.
Sebelumnya, dasar kebijakan yang digunakan dalam
menjalankan land use adalah Keppres No. 170 Tahun 1966
tentang Struktur Dasar Organisasi dan Bidang-bidang
Tugas Departemen-departemen Kabinet AMPERA. Pasal
5 menyebutkan Departemen Dalam Negeri yang di dalam-
nya terdapat Dirjen Agraria dan Transmigrasi yang kemu-
dian ditafsirkan salah satu tugasnya adalah menjalankan

189