Page 220 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

landreform sebagaimana pesan awal gagasan dan pelak-
sanaannya. Sekalipun pasca pembubaran Kementerian
Agraria dan bergabung ke dalam Kementerian Dalam
Negeri, para elite pimpinan tampak menunjukkan komit-
mennya untuk menjalankan landreform, namun faktanya
kemudian mencoba menggeser komitmennya dengan
tetap “menyebut landreform” namun mencoba berbagai
skema yang dianggap lebih menguntungkan. Hal itu ter-
jadi karena tampaknya, tidak ada alasan yang kuat untuk
menolak landreform model lama, karena semangat land-
reform secara jujur dianggap bagian penting yang dapat
menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Akan tetapi per-
soalannya, dibutuhkan anggaran yang cukup besar dan
resiko yang tak kalah besar juga. Elite pimpinan tampaknya
tidak siap jika peristiwa 1965 kembali terjadi, karena biaya-
nya cukup mahal dan potensi perpecahan bisa kembali
terjadi.

Akhir tahun 1973 (19 November 1973) Menteri Dalam
Negeri melakukan rapat kerja dengan para gubernur
seluruh Indonesia yang dalam salah satu bahasannya ada-
lah persoalan tindak lanjut jalannya landreform, karena
banyak pertanyaan terkait hal tersebut. Beberapa bulan
kemudian, awal tahun 1974, Dirjen Agraria mengeluarkan
pedoman tindak lanjut jalannya landreform untuk
seluruh kepala daerah tingkat I dan II. Dalam Suratnya
No. Ba.11/302/1174 dijelaskan terkait Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Pedoman Tindak
lanjut Pelaksanaan Landreform. Dirjen Agraria menegas-
kan, bahwa peraturan landreform yang berlaku tetap dija-

184