Page 215 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 215
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
Tabel 5. Hasil Perolehan Tanah Objek Landreform,
Distribusi, dan Jumlah KK Penerima (Akhir 1972)
Objek Landreform Diredistribusikan Penerima
(dalam hektar) (dalam hektar) (KK)
1 Tanah kelebihan 121.095 Tanah Kelebihan 85.712 124.383
maksimum maksimum
2 Tanah Absentee 32.986 Tanah Absentee 16.191 38.704
3 Tanah Bekas 201.841 Tanah Bekas 79.247 120.452
Swapraja Swapraja
4 Tanah Negara 1.007.378 Tanah Negara 449.765 550.173
Total 1.363.300 630.915 833.712
Sumber: Diolah dari Buku Pertanahan Dalam Era Pembangunan Majalah
,
Penyuluh Landreform , dan Arsip BPN RI.
Pada tabel di atas menunjukkan, dari sisi catatan
perolehan tanah untuk diredistribusikan kepada masya-
rakat cukup luas, akan tetapi yang berhasil diredistrib-
usikan baru sekitar 630-660 ribu hektar sampai tahun
1974. Namun tabel ini tidak menjelaskan bagaimana ansib
objek landreform yang kemudian diambil alih kembali
oleh pemilik lama. Catatan terkait hal tersebut tidak mun-
cul di dalam berbagai kajian, sehingga tidak pernah bisa
diperkirakan seberapa luas tanah-tanah yang diambil kem-
bali oleh pemilik lama.
Tabel 6. Hasil Perolehan Tanah Objek Landreform,
Distribusi, dan Jumlah KK Penerima (Maret 1974)
Objek Landreform Diredistribusikan Penerima
(dalam hektar) (dalam hektar) (KK)
1 Tanah 121.095 Tanah Kelebihan 86.115 122.115
Kelebihan maksimum
maksimum
2 Tanah Absentee 32.986 Tanah Absentee 16.449 42.121
3 Tanah Bekas 201.841 Tanah Bekas 81.879 121.063
Swapraja Swapraja
4 Tanah Negara 1.007.378 Tanah Negara 475.358 587.198
Total 1.363.300 659.801 875.497
Sumber: Diolah dari data Penyuluh Landreform dan Agraria No. 10, 1974
,
179
