Page 214 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 214
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
Sampai dengan 1972, jalannya landreform masih
mencoba menyelesaikan hutang-hutang lama, yang mana
objeknya tetap tanah kelebihan maksimum, tanah absen-
tee, bekas swapraja, dan tanah negara. Pekerjaan ini tidak
dibentuk suatu kepanitiaan tersendiri, namun dikelola
oleh Direktorat Agraria Provinsi dengan dibantu oleh
subdirektorat kabupaten/kota. Baru pada tahun tahun
1980 kemudian dibentuk kepanitiaan landreform dengan
Keppres No. 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Penyelenggaraan Landreform, namun tidak lagi
mengerjakan landreform model lama, lebih banyak
mengurus redis tanah negara seperti bekas HGU, terma-
suk transmigrasi dan percetakan sawah baru.
Gambar 15. Suasana Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum di
,
Indramayu, 1975. Sumber: Penyuluh Landreform dan Agraria No. 5-6, 1975
Dalam laporan majalah Penyuluh Landreform sampai
akhir Desember 1972, tercatat angka-angka yang cukup
besar, namun sayang tidak bisa didistribusikan semua.
Tabel berikut menunjukkan angka-angka perolehan tanah
dari kelebihan maksimum, absentee, tanah negara, dan
bekas swapraja.
178
