Page 209 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

G. Landreform [tidak pernah] Mati: Perubahan
Kebijakan Pasca 1965
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 88/1972 telah
menegaskan kembali tentang kedudukan, fungsi, dan

tugas pokok kelembagaan agraria. Dibandingkan dengan
periode kementerian, tidak banyak perbedaan tugas pokok
Direktorat Agraria baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/
kota, yakni: Tata Guna Tanah; Landreform; Pengurusan
hak-hak Tanah; Pendaftaran tanah; Penelitian dan
Pengembangan, dan Administrasi.
Ada hal yang menarik, tugas Penelitian dan Pengem-
bangan dikerjakan sampai pada tingkat provinsi, yang
sebelumnya telah dibentuk di tingkat pusat pada tahun
1970. Artinya tingkat provinsi memiliki wewenang untuk
melakukan penelitian dan pengembangan sebagaimana
di tingkat pusat. Akan tetapi di tingkat II (kabupaten/
kotamadya) tidak diberikan kewenangan tersebut. Hal
yang sama juga terjadi pada landreform, hanya sampai
pada tingkat I dan Tingkat II tidak diberikan kewenangan
untuk menyelenggarakan tugas-tugas terkait landreform
sampai level kecamatan-desa seperti pada periode sebe-
lumnya (Natanegara, 1984). Hal ini tampaknya untuk
mengurangi gesekan yang sebelumnya terjadi, karena
masyarakat saling berhadapan langsung dalam hal
redistribusi tanah. Keberadaan Direktorat Penelitian dan
Pengembangan tidak sampai lima tahun, karena dibu-
barkan lewat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94
tahun 1975. Dengan perubahan tersebut, struktur Dirjen
Agraria hanya tinggal lima direktorat: 1. Direktorat Tata

173