Page 208 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 208
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
Gambar 12. Penjelasan Menteri Dalam Negeri Amir Machmud dan Dirjen
Agraria Abdul Rachman Setyo Wibowo mengenai masalah agraria
bertempat di Depdagri.
Sumber: Perpustakaan Nasional RI, 2015
Sejak tahun 1970, persoalan agraria khususnya land-
reform masuk dalam Pelita I tahun pertama yang masuk
dalam skema pengembangan ekonomi Indonesia. Secara
resmi masuk dalam anggaran Belanja tahun 1969-1970
sebesar 300 juta. Dari angka tersebut, 175 juta untuk land-
reform, 65 juta untuk land use, dan 60 juta untuk kadaster.
Dengan masuknya landreform dalam Pelita dan dibiayai
oleh negara lewat APBN, artinya kelanjutan program lama
akan dilanjutkan secara lebih serius oleh pemerintah, khu-
susnya sisa-sisa ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan
absentee dari program lama yang belum diselesaikan.
Dengan demikian, ada harapan untuk dilanjutkan dengan
dukungan penuh oleh negara (Wasitohardjo, 1970).
172
