Page 203 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 203
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
Koperasi. Dan persoalan agraria berdiri sendiri sebagai
satu kedirjenan di bawah Departemen Dalam Negeri.
Dalam penjelasannya, Menteri Dalam Negeri Basuki Rach-
mat mengatakan, persoalan agraria merupakan salah satu
komponen dan tugas pokok yang mendukung Departe-
men Dalam Negeri, khususnya di bidang agraria dalam
rangka mendukung pembangunan (Direktorat Publikasi
Ditjen PPG dan Ditjen Agraria, 1982). Terkait hal itu pula,
sejak 1968 sudah mulai dipikirkan perubahan-perubahan
orientasi kebijakan di bidang agraria, yakni mendukung
kebijakan pembangunan yang segera akan dicanangkan
oleh Pemerintah Orde Baru dengan Pelita I, dengan kon-
sentrasi (agraria/tanah) dan mendukung untuk kepen-
tingan pertanian, industri, dan prasarana umum (Penyu-
luh Landreform, No. 11, Mei 1969).
Gambar 10. Upacara Pelantikan Dirjen Agraria Abdul Rachman Setyowibowo
(kanan) oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud, 29 Maret 1969.
Sumber: Perpustakaan Nasional RI, 2015
Perubahan dari kementerian ke dirjen sebenarnya
tidak mengalami banyak persoalan untuk kegiatan rutin
167
