Page 206 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

dan Pengembangan. Sampai tahun 1972 baru 7 provinsi
yang berhasil dibentuk Direktorat Penelitian dan Pengem-
bangan, hal itu terjadi karena kesulitan di dalam meme-
nuhi jumlah SDM untuk melakukan “survey” secara men-
dalam di daerah. Perlu diketahui bahwa amanat dalam
pembentukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan
di antaranya adalah untuk mempelajari secara mendalam
tentang hukum adat yang berlaku pada tiap-tiap daerah,
karena masing-masing wilayah berbeda (Harsono, 1970;
Soehadi, 1970b). Secara khusus dapat digambarkan tugas
Direktorat Penelitian dan Pengambangan di pusat adalah
merencanakan dan menyelenggarakan penelitian serta
pengembangan mengenai segala usaha kegiatan di bidang
agraria dalam hubungannya dengan pembangunan, se-
mentara di tingkat provinsi mengadakan penelitian ter-
hadap berbagai masalah-masalah yang secara khusus
timbul di daerah serta melakukan evaluasi dan pembinaan
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan
agraria di lingkup daerahnya. Di daerah, hukum adat
menjadi prioritas penelitian untuk menjawab kebutuhan
kelembagaan masing-masing, karena UUPA menge-
depankan hukum adat sebagai basis pengelolaannya
(Penyuluh Landreform dan Agraria, No. 5-6, 1972).

Menteri Dalam Negeri dalam surat edarannya Kepada
para Gubernur Kepala Daerah dan Bupati Kepala Daerah
Tanggal 7 Desember 1970 menyampaikan, “Tugas Pokok
Direktorat Penelitian adalah merencanakan dan menye-
lenggarakan penelitian dan pengembangan mengenai
segala usaha dan kegiatan di bidang agraria dalam hu-

170