Page 202 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

tidak lagi lembaga kementerian sebagaimana Keputusan
Kabinet Presidium 1966. Karena hal itu menyangkut
kewenangan kebijakan landreform pada periode berikut-
nya yang tidak lagi memanfaatkan kelembagaan yang ada
sebelumnya untuk dijalankan, seperti kepanitiaan land-
reform di daerah, khususnya pada periode pasca 1970an.
Apalagi pada periode Orde Baru yang tidak lagi menja-
lankan kebijakan landreform era Sukarno, misalnya ketika
Orde Baru mengeluarkan Keppres No. 55 Tahun 1980 ten-
tang “Organisasi Tata Kerja Penyelenggara Landreform”
telah mencabut Keppres No. 131 Tahun 1961 tentang “Or-
ganisasi Penyelenggara Landreform” dan Keppres No. 263
Tahun 1964 tentang Penyempurnaan Panitia Landreform
yang melengkapi Keppres No. 131/1961 terkait Panitia Land-
reform Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Keca-
matan, dan Desa.

Disisi lain, sampai awal pemerintahan baru pasca 1965,
penyelenggaraan landreform sebelumnya tidak pernah
dilakukan evaluasi sejauh mana kerja-kerja panitia
landreform yang dijalankan sejak 1961-1965, termasuk
sebagaimana dijelaskan oleh Hamid (1968), perlu
penyelidikan yang tuntas tentang kecurigaan-kecurigaan
pada seputar landreform dan kerja-kerja kepanitiaannya.
Masih dalam tahun-tahun dengan situasi yang sama,
terjadi perubahan struktur organisasi di tingkat Kedir-
jenan Departemen Dalam Negeri, Dirjen Transmigrasi
yang sebelumnya ditempatkan satu wadah dengan Dirjen
Agraria kemudian dipisah pada 1967. Transmigrasi ber-
gabung dengan Departemen Veteran, Transmigrasi, dan

166