Page 207 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

bungannya dengan pembangunan, oleh karena itu agar
semua kepala daerah memfasilitasi dengan memberikan
semua data-data yang up to date mengenai masalah yang
bersangkutan untuk dijadikan bahan dalam pengaturan
selanjutnya” (Penyuluh Landreform dan Agraria, No. 7-8,
1971).
Dua tahun kemudian lewat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 187 tahun 1970 tentang Susunan Organisasi
Departemen Dalam Negeri, dan Kep. Menteri Dalam
Negeri No. 188 tahun 1970 tentang Tata Kerja Departemen
Dalam Negeri, terjadi perubahan struktur organisasi,
namun tidak banyak berbeda kecuali di daerah setelah
keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 88 tahun
1972 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direk-
torat Agraria Provinsi dan Sub Direktorat Agraria Ka-
bupaten/Kotamadya. Keluarnya Keputusan di atas

menjadikan Direktorat Jenderal Agraria semakin stabil
dalam penataannya sejak pembubaran Kementerian
Agraria 1966. Jika pada periode sebelumnya kantor agra-
ria di daerah masih terpisah secara sektoral, sejak 1972
disatukan dalam satu kelembagaan. Untuk tingkat pro-
vinsi dibentuk Kantor Direktorat Agraria Provinsi sedang
untuk kabupaten/kota dibentuk Kantor Sub Direktorat
Agraria Kabupaten/Kotamadya. Masing-masing menjadi
wakil pemerintah pusat dan bertanggung jawab kepada
kepala daerah (kepada gubernur dan bupati/walikota),
akan tetapi untuk teknis administrasi bertanggung jawab
langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Penyuluh Land-
reform dan Agraria, No. 5-6, 1972).

171