Page 204 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

yang dijalankan dalam bidang keagrariaan, misalnya pen-
daftaran tanah, tata guna tanah, pengurusan hak-hak tanah
karena di daerah masih dipertahankan struktur organi-
sasinya, artinya semua inspeksi agraria di provinsi dan
kabupaten/kota tetap utuh secara kelembagaan. Pada tahun
1967, Kantor Inspeksi Agraria di TK II dan Kantor Pendaf-
taran Tanah (TK II) tetap berjalan seperti sebelumnya,
sementara di TK I, dibentuk lembaga baru Kantor Inspeksi
Tata Guna Tanah tingkat provinsi. Kantor Agraria Daerah,
Kantor Pendaftaran Tanah, dan Kantor Tata Guna Tanah
(tingkat kabupaten/kotamadya) masih belum dalam satu
kantor, padahal di level pusat, Dirjen Agraria sudah menja-
di bagian yang menjalankan tugas pokok Departemen
Dalam Negeri lewat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
UP.1/2/22-4186 Tahun 1968 dan No. 1/2/44-5381 Tahun 1968.
Baru kemudian pada tahun 1972 lewat Keputusan Menteri
Dalam Negeri No. 88 Tahun 1972, instansi agraria di daerah
disatukan dalam satu wadah dan satu pimpinan. Pada
tingkat provinsi dibentuk Kantor Direktorat Agraria Provinsi
yang bertanggung jawab kepada gubernur sementara ad-
ministratif bertanggung jawab kepada Menteri Dalam
Negeri, sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota dibentuk
Sub Direktorat Agraria kabupaten/kota yang bertanggung
jawab kepada bupati/walikota, sementara secara admi-
nistratif bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Terintegrasinya kantor terkait agraria di daerah dalam
satu wadah memudahkan koordinasi antar sektor, begitu
juga dalam hal penyelesaian SDM yang dibutuhkan oleh
masing-masing sub direktorat. Pada perkembangannya

168