Page 201 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

tahun 1966: Dinas Pengumpulan dan Pengolahan Data-
data Tata Agraria; Dinas Pelaksanaan dan Pembinaan Land-
reform; Dinas Penyelesaian Masalah-masalah Landreform;
dan Dinas Penyelesaian Masalah-masalah Tata Agraria.
Persoalannya, mungkinkah dinas-dinas di atas bisa
menyelesaikan proyek besar yang sebelumnya dikerjakan
oleh Kementerian Agraria seperti landreform? Padahal
persoalan pendaftaran tanah, tata guna tanah, dan hak-
hak atas tanah tetap menjadi agenda rutin dalam kerja-
kerja administratif dan kelembagaan. Hal ini menarik
karena dalam konsiderans Keputusan Presidium tidak
menyebutkan situasi politik yang melatari pembubaran
beberapa departemen dan juga tidak mencabut atau mem-
bubarkan kepanitiaan landreform. Kepanitiaan landre-
form tetap dibiarkan, namun yang bertanggung jawab
mengerjakan sudah bukan lagi Menteri Agraria sebagai-

mana Keputusan Presiden tentang Organisasi Kepanitiaan
Landreform, melainkan menjadi tanggung jawab Dirjen
Agraria dan Transmigrasi. Akan tetapi, dalam banyak
pidato resmi para elite Agraria dan bahkan menteri Dalam
Negeri Basoeki Rachmat masih menunjukkan komitmen-
nya untuk menjalankan landreform, termasuk meng-
instruksikan kepada kepala daerah untuk tetap menja-
lankan fungsi keagrariaan di daerah termasuk menga-
mankan hasil redistribusi tanah sebelum peristiwa 1965,
menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada pemilik
tanah absentee dan kelebihan maksimum.
Situasi tersebut sebenarnya bisa dibaca bahwa panitia
landreform “bubar” secara otomatis ketika pimpinannya

165