Page 197 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 197
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
Dalam pidatonya, Hermanses maupun Soejono sama-
sama menekankan pentingnya bidang agraria untuk men-
ciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Apa yang
semua sudah dilalui pada masa lalu sama-sama dikerjakan
dengan berat, namun bisa dilampaui dan sekarang wak-
tunya untuk sama-sama menyelesaikan persoalan agraria
ke depan yang jauh lebih berat. Tantangan ke depan jelas
jauh lebih rumit karena persoalan ganti rugi yang belum
selesai dan arus balik pengambilan lahan hasil redistribusi.
Gambar 9. Laksamana Muda Soejono Soeparto (kiri), Direktur Jenderal
Agraria dan Transmigrasi pada saat menandatangani Naskah
Penerimaan Jabatan/Tugas ex Departemen Agraria dan Hermanses S.H.
(kanan) ex Deputy Menteri/Kepala Departemen Agraria ketika
menandatangani Naskah Penyerahan Jabatan/Tugas-tugas ex Departemen
Agraria, 31 Agustus 1966.
,
Sumber: Penyuluh Landreform No. 2-3, Agustus-September 1966
Majalah Penyuluh Landreform, No. 2-3, Agustus-Sep-
tember 1966 dalam laporan resminya memaparkan lima
tugas pokok ke depan Dirjen Agraria dan Transmigrasi
yang harus dikerjakan:
1. Pelaksanaan agrarian reform yang meliputi 3 usaha
pokok yaitu: Landreform, penyelenggaraan land use-
planning, dan pembangunan hukum agraria nasional
161
