Page 195 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 195
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
mengikuti arus politik kelembagaan. Badan pertanahan
atau Kementerian Agraria adalah lembaga yang dibangun
untuk mengurusi persoalan rakyat akan tetapi kelem-
bagaannya adalah produk kebijakan politik, sehingga
dengan gampang bisa berubah sesuai selera penguasa.
Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi di dalam pendi-
dikan, ia harus memegang teguh sejarah kelembagaannya
dan mempertahankan visi misinya, dan berproses sesuai
rel yang disediakannya. Intervensi pihak lain bukan pada
substansi dan kelembagaan pendidikannya, melainkan
pada politik kebijakan lembaga induknya.
F. Bubarnya Kementerian Agraria, 1966
Setelah pembentukan Presidium, Kabinet Ampera
diumumkan pada tanggal 25 Juli 1966 dengan Keputusan
Presidium Kabinet No. 163 Tahun 1966. Berbeda dengan
8
Kabinet Dwikora yang diisi dengan 77 menteri, Kabinet
Ampera hanya diisi 24 menteri dan 5 Presidium. Dalam
pidatonya presiden menyampaikan bahwa, Kabinet Am-
pera tidak bisa memenuhi semua permintaan, tidak bisa
memuaskan semua pihak, namun diharapkan bantuan
semua pihak dan dukungan masyarakat agar dapat
dengan segera memulihkan situasi nasional yang sedang
terpuruk. Dalam amanatnya juga Sukarno menjelaskan
tujuan dan maksud meminta Soeharto untuk mengambil
8 Keputusa Presiden ini memutuskan dua hal: pertama membu-
barkan Kabinet Dwikora yang dibentuk dengan Keputusan Presiden
No. 215 Tahun 1964; kedua membentuk Kabinet Ampera 1966.
159
