Page 191 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 191
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
dahan, pada tahun 1983 tepatnya 16 Juli 1983 dilakukan
penggabungan keduanya (Yogyakarta dan Semarang) di
Yogyakarta dengan nama Akademi Agraria, yang berke-
dudukan di Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 1983 dengan 3 ju-
rusan yaitu: Jurusan Tata Guna Tanah; Jurusan Pengu-
rusan Hak Tanah; dan Jurusan Pendaftaran Tanah.
Perubahan berikutnya terjadi pada tahun 1987,
dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 85
Tahun 1987 jurusan yang ada pada Akademi Agraria
dihapuskan, menjadi kampus tanpa jurusan. Kemudian
pada tahun 1989 berdasarkan Surat Menteri Pendayagu-
naan Aparatur Negara No. R.04/I/MENPAN/I/89 Tanggal
10 Januari 1989 disetujui penggantian Akademi Agraria
menjadi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan
Pertanahan Nasional. Atas dasar Surat Menpan tersebut
kemudian dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perta-
nahan Nasional No. 6 Tahun 1989 Tanggal 1 April 1989,
Akademi Agraria berubah namanya menjadi Akademi
Pertanahan Nasional (APN).
Perkembangan APN hanya sekitar lima tahun, kemu-
dian berubah lagi menjadi Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional (STPN) lewat Keputusan Presiden No. 25 Tahun
1993 Tanggal 27 Februari 1993 tentang Pendirian Sekolah
Tinggi Pertanahan Nasional. Akademi Pertanahan
Nasional ditingkatkan dan diintegrasikan ke dalam Seko-
lah Tinggi Pertanahan Nasional (Diploma IV Pertanahan).
Dalam pertimbangan perubahannya disebutkan untuk
memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sebagai ahli
155
