Page 187 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 187
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
lebih dari 100 mahasiswa. Kondisi ini sebenarnya cukup
memprihatinkan karena para mahasiswa tugas belajar ini
harus mencari kontrakan di luar asrama terutama yang
sudah berkeluarga, sementara situasi ekonomi pada tahun
tersebut cukup berat bagi mahasiswa untuk dijalaninya.
Apalagi dari tahun ketahun jumlah mahasiswa Akademi
Agraria terus bertambah karena memang dibutuhkan oleh
lembaga, untuk mengisi pejabat-pejabat di daerah. Begitu
juga ke depan direncanakan akan dibuka jurusan baru
yakni land use. Dengan kondisi Kampus Muja Muju yang
ada saat itu sangat terbatas jika jumlah mahasiswa semakin
bertambah.
Pada saat acara wisuda dan reuni pertama Akademi
Agraria tahun 1971 sekaligus memperingati Sewindu (dela-
pan tahun) AAY, Dirjen Agraria meresmikan pembukaan
jurusan baru yakni Jurusan Land Use. Dalam peresmian
pembukaan jurusan baru tersebut langsung diresmikan
oleh Dirjen Agraria sekaligus membuka acara reuni Aka-
demi Agraria Yogyakarta dan Akademi Pendaftaran Tanah
Semarang, sekaligus memperingati Sewindu Akademi
Agraria Yogyakarta dan Akademi Pendaftaran Tanah
Semarang (Penyuluh Landreform dan Agraria, No. 5, 1971).
Dalam pidatonya, Dirjen Agraria menyampaikan tentang
kebutuhan dan situasi terakhir kantor-kantor agraria di
daerah. Kebutuhan akan pejabat-pejabat untuk ditem-
patkan di daerah masih cukup tinggi, sehingga ha-
rapannya, pembukaan jurusan baru land use dapat
membantu mengatasi persoalan dan kebutuhan di
lapangan.
151
