Page 182 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria
Sadjarwo tanggal 5 Mei 1964 No. 136 Kamp/1964 di Sema-
rang dengan Jurusan Pendaftaran Tanah.
Kelahiran Akademi Agraria sebagai sebuah lembaga
pendidikan merupakan suatu yang baru bagi Kementerian
Pertanian dan Agraria, apalagi Akademi Agraria merupa-
kan salah satu kampus yang berafiliasi dengan kemente-
rian lain di luar Kementerian Pendidikan Nasional. Oleh
karena itu, Akademi Agraria bekerja sama dengan Univer-
sitas Gadjah Mada untuk menyelenggarakan pendidikan
agraria yang kemudian dituangkan dalam naskah kerja
sama pada Tanggal 10 Oktober 1963. Kerja sama yang
dibangun bukan hanya dalam bidang pendidikan dan
pengajaran, melainkan juga fasilitas tempat belajar yang
disediakan oleh Fakultas Hukum UGM, dan juga fasilitas
Perpustakaan UGM untuk para mahasiswa AAY. Hal itu

karena saat pertama kali didirikan, Akademi Agraria be-
lum memiliki tempat atau gedung sendiri untuk menye-
lenggarakan pendidikan. Kerja sama ini wajar karena pada
tahun 1960 ketika Sadjarwo menjadi Menteri Agraria, ia
juga yang meminta UGM untuk melakukan kajian dan
penelitian terhadap draft UUPA, sehingga masukan-ma-
sukan yang diberikan oleh UGM cukup besar penga-
ruhnya bagi perkembangan hukum agraria Indonesia
(Soetiknjo, 1983).
Menurut Aboesono (1967), kerja sama yang dibangun
dengan UGM untuk mendidik kader-kader agraria karena
UGM merupakan kampus yang dilahirkan pada periode
revolusi, dengan harapan kader-kader yang dididik oleh

146