Page 177 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

sambil wait and see sampai ada juga yang mencabut tanah
seenaknya sendiri, ada juga yang masih konsekuen dan
semangat tetapi tidak ada biaya.
Dengan melihat berbagai bentuk konkret dari pengaruh negatif
tersebut, maka sebenarnya masa 6 bulan ditahun 1967 adalah
masa yang sangat tragis, menyedihkan, dan suram. Kelanjutan
pelaksanaan landreform juga merupakan testing periode bagi
apartaur agraria dalam melaksanakan tugasnya.

… Untuk mencegak lenyapnya pengertian masyarakat mengenai
landreform, telah dilakukan berbagai usaha antara lain:

1 Mengadakan briefing dengan para Kinag (Kepala Inspeksi
Agraria) seluruh Indonesia;

2 Memberikan pengertian tentang tetap diteruskannya program
pelaksanaan landreform kepada pejabat-pejabat agraria yang
kebetulan datang ke direktorat landreform;

3 Mengadakan survei ke daerah (Jawa Tengah, Jawa Timur,
Sumatera Utara) untuk memberi penegasan mengenai tetap
diteruskanya landreform dan menerbitkan Penyuluh
Landreform (Penyuluh Landreform, Edisi Hari Tani, Septem-
ber 1967).

Gambaran di atas sebenarnya menunjukkan kondisi
real tentang problematis dan sulitnya menjalankan
landreform pasca peristiwa 1965. Dari sisi kebijakan, pe-
merintah pusat tetap menghendaki landreform dija-
lankan, namun dari sisi dana, SDM, dan politik-keamanan
untuk mendukung menjalankan kebijakan tersebut tidak
memadai. Begitu juga persoalan ancaman kepada para
panitia landreform dengan berbagai tuduhan dari tuan
tanah atau pihak-pihak yang merasa dirugikan atas kebi-
jakan landreform membuat nyali sebagian penyelenggara
menciut.

141