Page 176 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

… Selama 6 bulan terakhir (Januari-Juni 1967) tidak banyak
perbedaan dengan tahun 1966, karena situasi belum cukup
kondusif dan masih menghadapi persoalan yang sama. Penyuluh
Landreform merangkum sebagai berikut:
1 Kita masih menghadapi bahwa anggapan landreform adalah
gagasan PKI yang masih terus berkembang di daerah;
2 Kebimbangan dan keraguan aparatur landreform dalam
melaksanakan landreform masih tetap sebagaimana keadaan
tahun 1966;
3 Perhatian pemerintah pusat dianggap kurang untuk kembali
menggiatkan pelaksanaan landreform;
4 Tuntutan ganti rugi dari bekas pemilik yang dalam tahun 1967
ini makin meningkat, seperti tahun 1966 lalu yang belum bisa
dipenuhi oleh pemerintah;
5 Macetnya pembiayaan dan fasilitas sebagaimana tahun lalu.
Dalam masa 6 bulan ini, nampak dalam berbagai bentuk yang
lebih konkrit dari pengaruh negatif dari hal-hal tersebut antara
lain:
a. Tuntutan peninjauan kembali tanah-tanah yang telah
diredistribusikan kepada petani;
b. Adanya usul atas putusan untuk meninjaun kembali
peraturan-peraturan landreform yang nadanya bukan
meninjau kembali untuk menyempurnakan melainkan
sebaliknya untuk menghapus landreform;

c. Banyaknya surat-surat yang berisikan pertanyaan “apakah
landreform masih dilanjutkan atau tidak;

d. Tuntutan pencabutan tanah-tanah yang telah diredistri-
busikan;
e. Gerakan panitia landreform yang berbeda-beda, ada yang
diam dan acuh tak acuh dan tidak memperhatikan lagi
landreform, ada juga yang mengambil jalan sendiri-sendiri

140