Page 171 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

dibunuh maupun dibuang ke Pulau Buru. Peristiwa ke-
lam ini terjadi sampai bulan Maret 1966. Menurut Tas Sumit-
ro, pengalaman yang ia temui di lapangan, pada situasi
chaos, banyak orang memanfaatkan momen untuk balas
dendam dengan lawan-lawan politiknya dengan melapor-
kan orang-orang tertentu yang tidak disukai kepada militer,
padahal belum tentu ia menjadi bagian atau kader PKI (wa-
wancara dengan Tas Sumitro mantan anggota PNI).
Di luar arena Kementerian Agraria, tuntutan massa
untuk membubarkan PKI cukup kencang disertai dengan
tuntutan pemulihan situasi sosial, politik, dan ekonomi,
kemudian terkenal dengan Tritura (Tiga Tuntutan Rak-
yat): 1. Bubarkan PKI, 2. Bersihkan kabinet dari unsur-
unsur G30S/PKI, 3. Penurunan harga/perbaikan ekonomi
(Duta Masyarakat, 7 Oktober 1965 dan 8 Oktober 1965).
Di Jawa, gerakan mahasiswa yang dipelopori oleh KAMI

telah menempatkan Sukarno pada posisi tertekan yang
pada akhirnya menyerah dengan menerima “tuntutan
mahasiswa”. Langkah pertama yang ia lakukan adalah
membentuk Presidium Dewan Kabinet yang terdiri atas
5 orang, yang diketuai oleh Letjen. Suharto dengan ang-
gota Adam Malik, Dr. Idham Chalid, Sultan Hamengku
Buwono IX, dan Sanusi Hardjadinata. Bersama Presiden
Sukarno, presidium bertugas menyusun kabinet baru
untuk menggantikan kabinet sebelumnya, Kabinet Dwi-
kora yang dianggap tidak bisa mengatasi situasi krisis
pasca peristiwa 1965. Kabinet ini kemudian dinamai Kabi-
net Ampera, (Amanat Penderitaan Rakyat), sebuah kabi-
net untuk menjawab Tritura. Langkah politik ini sebelum-

135