Page 169 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

Salah satu poin penting yang dimintakan oleh panitia
landreform pusat kepada Panitia-panitia Landreform
Tingkat I, Tingkat II, Kecamatan, dan Desa, serta Badan-
badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan
Landreform Tingkat I, Tingkat II, dan Kecamatan adalah:
1. Berupaya meningkatkan dan mengamankan pelaksa-
naan landreform secara konsekuen;

2. Mengkonsolidasikan Panitia-panitia Landreform dan
Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan
Landreform (BP3L) setelah dibersihkan dari oknum-
oknum yang terlibat dalam G.30.S;
3. Mengintensifkan penerangan atau indoktrinasi land-
reform kepada masyarakat luas terutama masyarakat
tani;
4. Meneruskan penyelenggaraan redistribusi tanah kepa-
da kaum tani penggarap sesuai dengan peraturan-
peraturan yang berlaku di bidang pelaksanaan Land-
reform;

5. Mengambil tindakan tegas terhadap bekas tuan-tuan
tanah dan oknum-oknum yang secara sendiri-sendiri
maupun dengan menunggangi pengganyangan “G30S”
mengadakan aksi pencabutan tanah yang telah diredis-
tribusikan kepada kaum tani, atau menghalang-halangi
penyelenggaraan redistribusi dengan mengadakan
intimidasi, insinuasi, dan lainnya (Kepmen. Agraria No.
Sk. 88/Sepag/1965, Penyuluh Landreform, No. 7-8, Jan-
Feb 1968).

Jelas ada kekhawatiran yang sangat besar bagi

133