Page 172 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

nya diawali dengan keluarnya Ketetapan MPRS No. IX/
MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden Sukarno
(kemudian dikenal Supersemar) lalu disusul dengan
Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet
Ampera (Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U.KEP/11/
1966).
Pada saat bersamaan, ketika proses-proses politik
sedang berlangsung, Kementerian Agraria tidak bisa
mengerjakan lanjutan dari proyek landreform, bahkan
untuk mempertahankan yang sudah ada Panitia Land-
reform mengalami kesulitan, karena panitia landreform
di daerah banyak mendapat intimidasi dan tuduhan
sebagai bagian dari BTI dan PKI. Pada awal bulan Februari
1966, Panitia Landreform memberikan instruksi No. 12/
P.L.P./1966 kepada Semua Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I/Ketua Panitia Landreform Daerah Tingkat I, Semua

Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Panitia
Landreform Daerah Tingkat II, Semua Ketua BP3L Daerah
Tingkat I, Semua Ketua BP3L Daerah Tingkat II di selu-
ruh Indonesia. Isi dari instruksi tersebut adalah meminta
agar semua penguasa daerah tersebut mengamankan
“Tanah-Tanah Hasil Redistribusi Landreform” 1961-1965.
Upaya ini dilakukan oleh Panitia landreform karena akibat
ancaman, teror, tuduhan, dan penangkapan-penangkapan
tertuduh komunis secara liar di daerah yang tidak bisa
lagi dikendalikan oleh negara. Dampak dari peristiwa itu,
banyak penerima redistribusi tanah landreform mening-
galkan tanahnya baik karena takut, melarikan diri, ditang-
kap, dan dibuang ke Pulau Buru, atau dibunuh oleh aksi

136