Page 165 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 165
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
D. Arus Balik: Aksi Balasan atas Aksi Sepihak
(Aksi “Liar” dan “Penyerobotan”)
Dalam situasi politik nasional yang terus memburuk,
kegaduhan terus terjadi baik di pusat maupun desa,
Sukarno melantik Kabinet Dwikora pada tanggal 2 Sep-
tember 1964 di Istana Negara. Kabinet dengan 77 menteri
ini diharapkan mampu menyelesaikan banyak persoalan
yang sedang terjadi di Indonesia. Kementerian Kompar-
temen Urusan Pertanian dan Agraria dikoordinir oleh
Sadjarwo, sementara Menteri Urusan Agraria dipegang oleh
Hermanses. Sampai dengan September 1964, Kementerian
Agraria dan Pertanian dipegang oleh Sadjarwo, kemudian
Sadjarwo dinaikkan “pangkatnya” menjadi koordinator
Kementerian Kompartemen yang sekaligus memegang
jabatan Menteri Urusan Pertanian, sementara Menteri
Urusan Agraria dipegang oleh Hermanses (Finch & Lev,
1965). Pada Kabinet Kerja sebelumnya, Kementerian Agraria
digabung dengan Kementerian Pertanian, namun meng-
ingat pekerjaan landreform begitu berat, kemudian kemen-
terian tersebut dipisahkan. Harapannya, Hermanses mam-
pu menyelesaikan persoalan landreform yang semakin men-
dapat tekanan berat dari pihak-pihak kontra revolusi.
Tepat satu tahun Hermanses menjabat sebagai Men-
teri Agraria, peristiwa 1965 meletus diikuti chaos-nya In-
donesia karena terjadi pembantaian kader-kader dan
simpatisan PKI (Halim, 2017; Roosa, 2008). Atas situasi
tersebut, negara dalam keadaan chaos dan genting, terjadi
perburuan anak bangsa yang berbeda ideologi politik.
Proyek landreform yang sudah berjalan hampir lima
129
