Page 162 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

dilan Umum. Pernyataan ini berbalik saat mendirikan
pengadilan Landreform, karena menggunakan argumen
yang mirip, yakni Pengadilan landreform merupakan
pengadilan khusus yang membantu pengadilan umum
dalam menyelesaikan perkara. Artinya ada inkonsistensi
yang ditunjukkan dalam pertimbangan tersebut. 5
Majalah Penyuluh Landreform No. 2, 1970 membuat
penjelasan dibalik terbitnya UU No. 7 Tahun 1970 tentang
Penghapusan Pengadilan Landreform. Pemerintah dan
Anggota DPRGR dalam pembahasannya bersepakat,
peradilan perkara perdata dan pidana adalah wewenang
dari pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Umum. Wewenang Pengadilan Landreform untuk
mengadili perkara-perkara yang muncul dalam pelaksa-
naan landreform, menyebabkan kesimpangsiuran penda-
pat terkait perkara-perkara yang muncul dalam melaksa-

nakan peraturan-peraturan landreform, termaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dari UU No. 21 tahun 1964, khususnya
mengenai masalah gadai seperti yang tercantum dalam
UU No. 56 Prp Tahun 1960 Pasal 7 dan masalah pemakaian
tanah tanpa izin yang berhak yang tercantum dalam UU
No. 51 Prp Tahun 1960. Kondisi tersebut menimbulkan
perselisihan mengenai wewenang antara Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Landreform Daerah. Pada konteks
tersebut, Mahkamah Agung dalam suratnya No. 6/KM/
845/M/A/III/67 mengeluarkan pedoman penyelengga-

5 Pernyataan tersebut bisa dibaca dalam penjelasan UU No. 7
Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform.

126