Page 181 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 181
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
erah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan pencabutan
surat-surat keputusan pemberian hak milik dalam rangka
redistribusi tanah objek landreform. Kebijakan tersebut
lahir akibat di daerah disinyalir terus bermunculan gejala-
gejala dari pihak-pihak tertentu ke arah pencabutan hak-
hak milik yang diperoleh kaum tani karena redistribusi/
pelaksanaan Landreform.
E. Lahirnya Akademi Agraria Yogyakarta-Semarang,
1963
Tahun 1960 saat pertama kali UUPA diundangkan,
gerakan untuk menata agraria, melayani pendaftaran ta-
nah, pemindahan hak, landreform, dan land use membu-
tuhkan banyak SDM. Saat itu sebagaimana diakui oleh
Harsono (1958b), tenaga ahli dalam bidang kadaster sesu-
atu yang langka, sementara kebutuhan akan tenaga-tenaga
terampil bahkan kebutuhan tenaga untuk menjadi pim-
pinan Inspeksi Agraria di daerah yang memiliki standar
akademik sulit didapatkan. Atas argumen tersebut, ga-
gasan mendirikan Akademi Agraria merupakan sesuatu
yang mendesak dan kebutuhan nyata. Maka lahirlah Aka-
demi Agraria Yogyakarta (AAY) di Yogyakarta dengan
Jurusan Agraria. Akademi ini berdiri atas Surat Keputusan
Menteri Pertanian dan Agraria Tanggal 24 September 1963
No. Sk. 36/Ka/63. Akademi secara resmi dibuka oleh Men-
teri Pertanian dan Agraria Sadjarwo pada Tanggal 10 Okto-
ber 1963 di Bangsal Kepatihan Yogyakarta (Aboesono,
1967). Sementara Akademi Agraria di Semarang dengan
Jurusan Pendaftaran Tanah dibuka setahun kemudian
145
