Page 183 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 183
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
UGM menghasilkan patriot-patriot Pancasila yang dapat
mewujudkan masyarakat Sosialis Indonesia yang berda-
sarkan Pancasila. Hal ini selaras dengan tugas bidang agra-
ria sebagai pengemban amanat penderitaan rakyat. Dalam
kesepakatan kerja sama yang ditandatangani oleh
Sadjarwo (Menteri Pertanian dan Agraria) dan Prof. Ir.
H. Johannes (Rektor UGM), berisi kesediaan UGM untuk
memberikan bantuan khususnya Fakultas Hukum UGM
(90% dosen Akademi Agraria dari Fak Hukum) yang
membantu dalam bidang pengajaran, kemudian juga
dosen dari Fakultas Geografi, Fakultas Pertanian, Fakultas
Sosial dan Politik, dan Fakultas Ekonomi. Dosen-dosen
ini yang mentransfer ilmu pengetahuan tentang agraria
kepada mahasiswa Akademi Agraria Yogyakarta (Penyuluh
Landreform, No. 12, Juni 1969, Aboesono, 1969).
Akademi Agraria Yogyakarta pada awal berdirinya
dipimpin oleh seorang Direktur, seorang Wakil Direktur
Bidang Pengajaran, dan seorang Penasehat, ketiganya
dijabat oleh pimpinan Fakultas Hukum UGM, sedangkan
sebagai sekretaris Akademi adalah pegawai Direktorat Jen-
deral Agraria yang bertanggung jawab atas segala pelaksa-
naan perkuliahan, administrasi, dan keuangan. Selain
pimpinan akademi, terdapat dewan yang mengawasi serta
ikut bertanggung jawab atas jalannya akademi yakni
Dewan Penyantun Akademi Agraria yang terdiri atas peja-
bat-pejabat tinggi daerah dengan ketuanya Rektor/Ketua
Presidium UGM dan sebagai sekretaris adalah Kepala
Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta (Aboesono,
1967, 1969).
147
