Page 188 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 188

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
















                                                      Gambar 7. Dirjen Agraria,
                                                      Abdulrachman Setjowibowo
                                                      memberi ucapan selamat kepada
                                                      pada mahasiswa baru AAY

                                                      Jurusan Landuse pada malam
                                                      pembukaan Akademi Jurusan
                                                      Landuse Sumber: Penyuluh
                                                            .
                                                      Landreform dan Agraria , No. 5,
                                                      1971.
                            Abdulrachman Setjowibowo dalam pidato  pembu-
                        kaan  Jurusan  Land  Use  menyampaikan,  “pentingnya
                        peranan rencana Tata Guna Tanah (Land Use-Planning)
                        yang menyeluruh, terarah dan terencana terutama dalam
                        hubungan dengan kegiatan pembangunan negara dewasa
                        ini. Pembangunan nasional yang kurang memperhatikan
                        pentingnya peta-peta land use akan memperoleh hasil yang
                        kurang memuaskan atau bahkan bisa menemui kegagalan.
                        Peta land use  mutakhir yang  menggambarkan  keadaan
                        tanah secara lengkap baik dilihat dari segi penggunaannya
                        maupun segi hak-hak yang melekat atas tanah tersebut
                        sangat diperlukan karena  dengan  peta-peta yang jelas
                        pemerintah  maupun masyarakat dengan mudah  dapat
                        mempelajari peta-peta yang dimaksud guna melaksanakan
                        kegiatan-kegiatan pembangunan”.  Lebih  lanjut  Dirjen

                         152
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193