Page 192 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

pertanahan dan juga salah satunya mengikuti perubahan
kelembagaan agraria dari Direktorat Jenderal Agraria
menjadi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam kepu-
tusan tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2),
STPN adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan
BPN dan bertanggung jawab langsung kepada BPN.
Setelah menjadi sekolah tinggi dengan Jurusan Perta-
nahan (DIV), pada tahun 1996 dengan pertimbangan
kebutuhan tenaga survei secara cepat, kemudian didirikan
Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
lewat Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Perta-
nahan Nasional No. 12/1996 dan Surat Persetujuan Izin
Penyelenggaraan Program Diploma I Pengukuran dan
Pemetaan Kadastral di lingkungan Sekolah Tinggi Perta-
nahan Nasional oleh Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Tang-

gal 6 Agustus 1997 No. 1924/D/T1997. Sejak saat itu (1993)
hingga sekarang (2022) STPN belum mengalami peru-
bahan, dan masih tetap menyelenggarakan pendidikan
Diploma IV dengan dua jurusan yaitu Jurusan Mana-
jemen Pertanahan dan Jurusan Perpetaan dan Diploma I
Pengukuran dan Pemetaan Kadastral.
Melihat perjalanan dan dinamika serta perubahan
Akademi Agraria serta gagasan awal pembentukannya,
Akademi Agraria merupakan lembaga pendidikan yang
sangat strategis di dalam menjawab kebutuhan birokrasi
dan pasar. Pada tahun 1963, ilmu hukum, ilmu tanah,
ilmu ukur, dan pertanian sudah bermunculan di beberapa
kampus, akan tetapi pendidikan yang menggabungkan

156