Page 193 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 193
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
berbagai disiplin ilmu (hukum, kadaster, tanah dan perta-
nian, kartografi, sosial-ekonomi, dan administrasi) meru-
pakan sesuatu yang tidak terpikirkan. Oleh karena itu
berdirinya Akademi Agraria sangat tepat dan memiliki
visi yang tajam untuk menjawab kebutuhan saat itu. Para
penggagas berdirinya Akademi Agraria melihat bagaimana
kebutuhan SDM handal di bidang agraria sebagai “disiplin
ilmu yang kompleks” merupakan sesuatu yang dibutuh-
kan. Untuk itu disain Akademi Agraria harus mendidik
tenaga-tenaga yang terampil dalam hal kadaster namun
juga memiliki pengetahuan hukum yang cukup karena
akan mengerjakan persoalan hak-hak atas tanah. Ilmu
multi disiplin pada tahun 1960an merupakan suatu ilmu
yang langka. Menurut penulis, sesuatu yang hebat ketika
Akademi Agraria didirikan pada tahun tersebut, sekalipun
alasannya untuk membantu kebutuhan tenaga ahli dan
pengisian pejabat di kantor-kantor agraria, khususnya di
daerah. Dari sistem pengajaran saja sudah terlihat, hampir
semua mata kuliah berbasis hukum diberikan oleh penga-
jar dari fakultas Hukum UGM, begitu juga ilmu geografi
dan sosial ekonomi diampu oleh dosen dari fakultas ter-
kait, namun terkait mata kuliah teknis lapangan khusus-
nya kadaster, semuanya dikerjakan oleh para pejabat-
pejabat dari Kementerian Agraria pusat dan daerah. Hal
ini menjadi satu kolaborasi yang menarik pada periode
tersebut, karena persoalan teknis lapangan, ilmu dan
pengalamannya ada di pejabat kementerian (Aboesono,
1967, 1969).
Hal menarik lainnya adalah nama Agraria yang
157
