Page 198 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

tetap dilanjutkan di atas landasan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kon-
disi dan sarana yang ada.
2. Dengan telah akan dicapainya target redistribusi tanah
seluas kurang lebih 1.000.000 hektar pada akhir tahun
ini (1966) maka dalam rangka meningkatkan produksi
pertanian rakyat, diadakan usaha-usaha untuk menga-
mankan hasil-hasil landreform tersebut sehingga
usaha-usaha untuk mengamankan hasil meningkatkan
taraf hidup kaum tani. Usaha-usaha untuk meniada-
kan unsur-unsur penghisapan di dalam pengusahaan
dan penguasaan tanah dalam rangka bagi hasil, gadai,
dan lainnya juga tetap dilanjutkan.
3. Usaha utama tahun ini dan tahun berikutnya terutama
ditujukan pada penyelenggaraan land use planning ki-
ranya lebih tepat disebut “Pembangunan dan Pembi-
naan Tata Agraria”, agar sumber-sumber agraria Indo-

nesia dapat mencukupi secara optimal dan lestari. Land
Use Planning persediaan peruntukan penggunaan
tanah guna sebagai basis dari penyusunan suatu Ren-

cana Pembangunan Semesta terutama pembangunan
bidang ekonomi. Land use planning juga merupakan
landasan bagi penyelesaian berbagai sengketa tanah

antara kaum tani dengan perkebunan dan kehutanan,
agar suatu pihak tercipta suatu kepastian penguasaan
dan ketentraman pengusahaan, sehingga terjadi sti-

mulan produksi bahan-bahan ekspor, di pihak lain
terjamin pemilikan atas tanah garapan kaum tani yang
dilindungi undang-undang.

162