Page 196 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

tindakan-tindakan “menjamin keamanan dan ketenangan
serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revo-
lusi” (Sukarno, 28 Juli 1966).
Di ranah politik, tidak banyak data yang bisa ditemu-
kan di balik perdebatan tentang pembentukan presidium
kabinet yang kemudian menggagas Kabinet Ampera,
tidak ada dalam penjelasan tentang pemangkasan jumlah
departemen dan jumlah kementerian, kecuali penjelasan
tentang Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966. Hal itu
juga yang tidak bisa dijelaskan secara faktual hilangnya
Kementerian Agraria yang sudah dengan susah payah di-
bangun oleh Sukarno sendiri sejak 1955 dan “diakhiri pula
oleh Sukarno” pada tahun 1966 dengan Kabinet Ampera-
nya. Padahal pekerjaan besar yang sedang ditangani oleh
Kementerian Agraria yakni proyek landreform masih ber-
langsung, namun dengan pembubaran Kementerian

Agraria akan banyak mempengaruhi arah kebijakan land-
reform mendatang.
Kementerian Agraria tidak muncul dalam Kabinet
Ampera, dan urusan agraria dipindahkan ke Departemen
Dalam Negeri, masuk menjadi bagian dari kedirjenan
Depdagri. Tidak lama setelah pelantikan Kabinet Ampera,
sekitar 1 bulanan, struktur kelembagaan Depdagri telah
berubah dan urusan agraria masuk menjadi bagian dari
salah satu Dirjen di kementerian tersebut. Pada tanggal
31 Agustus 1966, telah dilangsungkan serah terima jabatan
antara Menteri Agraria Hermanses ke Direktorat Jenderal
Agraria dan Transmigrasi Soejono Soeparto disaksikan
langsung oleh Menteri Dalam Negeri Basoeki Rachmat.

160