Page 185 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 185
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
berikutnya, AAY juga menerima sejumlah 45 mahasiswa
baru dari tugas belajar, belum bisa menambah jumlah
mahasiswa karena pekerjaan di kantor tidak bisa diting-
galkan, maka angkatan kedua hanya diikuti oleh 45
mahasiswa, dengan rincian 14 mahasiswa tugas belajar
dan 24 ikatan dinas, serta 7 mahasiswa dipecat oleh pim-
pinan akademi karena tersangkut gerakan 30 September
1965. Tahun ajaran berikutnya juga diikuti oleh 45 maha-
siswa, baru tahun ajaran 1967/1968 jumlah mahasiswa
tugas belajar dan ikatan dinas menjadi 48 mahasiswa. Tiap
tahun jumlah mahasiswa secara perlahan mengalami pe-
ningkatan.
Lulusan Akademi Agraria (Yogyakarta dan Semarang)
berhak menyandang gelar B.A dan selanjutnya, setelah
Kementerian Agraria bergabung dengan Kementerian
Dalam Negeri yang memiliki kampus Institute Ilmu
Pemerintahan (IIP) di Malang, maka lulusan Akademi
Agraria yang memenuhi syarat dan lolos tes dapat melan-
jutkan ke IIP dengan Jurusan Agraria. Salah satu syarat
untuk mengikuti pendidikan di IIP selain lolos tes diha-
ruskan lebih dahulu mengabdi di daerahnya masing-
masing sesuai utusan, minimal dua tahun baru boleh
melanjutkan ke IIP. Lulusan IIP berhak menyandang gelar
Doktorandus Ilmu Pemerintahan (Aboesono, 1969).
Setelah beberapa tahun pendidikan Akademi Agraria
difasilitasi oleh Fakultas Hukum UGM, tahun 1970 Aka-
demi Agraria pindah ke kompleks Muja Muju, Yogyakar-
ta. Sekalipun kompleks tersebut belum selesai dibangun,
namun sebagian gedung sudah selesai dan bisa diman-
149
