Page 205 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 205
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
kemudian, secara terbatas di bidang SDM juga tidak men-
jadi masalah karena lulusan Akademi Agraria Yogyakarta
mampu menjadi bagian penting dalam mendukung
kegiatan pendaftaran dan Tata Guna Tanah di daerah
(Penyuluh Landreform, No. 12, Juni 1969). Akademi Agra-
ria Semarang yang memiliki Jurusan Pendaftaran Tanah
lulusannya juga langsung dimanfaatkan oleh Kantor
Inspektorat Pendaftaran Tanah. Walaupun sempat mun-
cul persoalan akibat peristiwa 1965, beberapa kader aka-
demi agraria dikeluarkan dari kampus karena dugaan
keterlibatan peristiwa 30 September 1965 (Penyuluh
Landreform, No. 12, Juni 1969).
Gambar 11. Menteri Dalam Negeri Amir Machmud mengadakan briefing
sekaligus melantik para Kepala Direktorat Agraria seluruh Indonesia,
setelah penataan kelembagaan (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 88
tahun 1972), bertempat Departemen Dalam Negeri Jakarta, 30 Juni 1972.
Sumber: Perpustakaan Nasional RI, 2015
Pada tahun 1970, lewat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 187 Tahun 1970 tentang Susunan Organisasi
Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria
menambah satu lagi direktorat yakni Direktorat Penelitian
169
