Page 212 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 212
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
Penghapusan Pengadilan Landreform. Dalam pertim-
bangan pencabutannya dijelaskan Pengadilan Landre-
form bertentangan dengan Ketetapan MPRS No. XXV/
MPRS/1966, artinya dipahami oleh Orde Baru ada nuansa
komunis di dalam struktur pengadilan tersebut karena
dalam pertimbangannya menyebutkan, wakil organisasi
tani tertentu (seperti BTI) sebagai salah satu hakim ang-
gota. Dengan pencabutan itu sekaligus menegaskan
persoalan sengketa terkait landreform diserahkan ke
Pengadilan Umum baik perdata maupun pidana. Land-
reform tidak dihilangkan, namun modifikasi kebijakan
terjadi, bahkan pada periode berikutnya setelah 1974,
landreform ala Orde Baru masuk pada ranah yang lebih
luas dan masif yakni transmigrasi, pembukaan tanah-ta-
nah pertanian baru, industrialisasi, usaha-usaha inten-
sifikasi, dan koperasi pertanian (Penyuluh Landreform,
No. 8, Februari 1969) , serta upaya menyediakan perkre-
9
ditan bagi penggarap atau penerima redistribusi (Hamid,
1970).
Pada tahun 1971, Kepala Direktorat Landreform dalam
sebuah kesempatan pidatonya menyampaikan, “peraturan
dasar pelaksanaan landreform telah ditetapkan, peraturan
pelaksananya telah diputuskan dan program-program
9 Wacana tentang perluasan penerjemahan landreform sudah
dimulai sejak tahun 1969, khususnya menyasar ke proyek-proyek
transmigrasi, karena Orde Baru tetap menganggap petani harus
memiliki tanah, kalau tidak maka akan menjadi target Komunis untuk
melakukan propaganda, demikian himpunan pandangan yang muncul
dalam Majalah Penyuluh Landreform tahun 1969.
176
