Page 217 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 217
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
Dalam hal ganti rugi, dari total yang harus dibayarkan
atas tanah-tanah kelebihan maksimum dan absentee baru
sekitar 19% yang dibayarkan, karena masih kekurangan
dana untuk pembayarannya.
Tabel 7 di atas merupakan rekapan anggaran Kemen-
terian Agraria sejak 1961-1970 yang menunjukkan semula
anggaran untuk bidang agraria khususnya landreform
cukup besar kemudian mengalami penurunan besaran ang-
garannya. Sementara Gambar 15 di bawah merupakan
rekaman peristiwa pembayaran ganti rugi tanah kelebihan
maksimum dan penerimaan pembayaran dari petani pene-
rima tanah, dan juga pemerintah mengirimkan bantuan
mesin air dan pupuk untuk para petani penerima redistribusi
tanah di Kabupaten Indramayu yang dimuat dalam Majalah
Penyuluh Landreform dan Agraria, No. 10, 1974 dan edisi
sebelumnya Penyuluh Landreform dan Agraria, No. 5, 1974.
181
