Page 216 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

Melihat dua tabel di atas, total objek dan redistribusi
masih selisih sekitar 50%, artinya belum didistribusikan
kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanah, padahal
sesuai pesan Tap MPRS No. XXIII tahun 1966 untuk segera
menyelesaikan sisa-sisa landreform periode sebelumnya.
Jika diperhatikan dengan seksama, perubahan dari akhir
1972 ke Maret 1974 tidak signifikan, artinya progres redis-
tribusi tanah dengan target sekitar 1.363.300 hektar masih
rendah capaiannya. Tentu tidak mudah untuk melakukan
pekerjaan besar tersebut, dan dibutuhkan sebuah kepa-
nitiaan landreform untuk menyelesaikannya, sementara
panitia landreform tidak dibubarkan namun tidak digu-
nakan untuk mengerjakan sisa redis periode sebelumnya.

Tabel 7. Sepuluh Tahun Pembiayaan Kementerian Agraria
dalam Proyek Agraria, 1961-1970
No Tahun Anggaran Keterangan
1 1961 Rp. 50 Juta Yang mengurus dan mengatur tata
2 1962 Rp. 50 Juta laksana Anggaran 1961-1964 adalah
3 1963 Rp. 836 Juta Yayasan Dana Landreform
4 1964 Rp. Rp 1,8
Milyar
5 1965 Rp. 2,85 Milyar Penyaluran anggarannya lewat Bank
Pembangunan Indonesia (BAPINDO),
namun realisasinya hanya sekitar Rp.
500 Juta akibat peristiwa 1965, sisanya
dibekukan
6 1966 Rp. 1.08 Milyar Penyaluran melalui Bank Indonesia
7 1967 Rp. 187.575.000 Disalurkan melalui KBN
8 1968 Rp. 150 Juta dan Semua anggaran dari tahun 1961-1968
60 Juta mencakup pembiayaan pelaksanaan
seluruh Proyek Agraria yakni:
Landreform, Land Use, dan
Pendaftaran Tanah.
9 1969 Rp. 175 Juta Hanya anggaran untuk Landreform
10 1970 Rp. 600 Juta -
Sumber: Diolah dari Penyuluh Landreform dan Agraria, No. 5, 1971.

180