Page 218 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 218
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
Diantara para bekas pemilik tanah Salah satu bekas pemilik tanah
Kelebihan Maksimum dan Absentee, menerima ganti rugi disaksikan oleh
bersama kepala desa dan Camat Pjs. Bupati Kabupaten Indramayu.
Gambar 16. Petani penerima Redistribusi Tanah dan bekas pemilik tanah
Kelebihan Maksimum dan Absentee menerima pembayaran ganti rugi.
Sumber: Penyuluh Landreform dan Agraria , No. 5 dan No. 10, 1974.
Pasca 1974, skema yang dibangun oleh pemerintah
memang tampak berbeda pola dan tujuannya, setidaknya
pengalaman masa lalu sebagai pertimbangan mendasar
dalam menentukan kebijakan agraria. Sejak dibubarkan-
nya Departemen Agraria tahun 1966 kemudian diikuti
keluarnya UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1 tahun
1967), orientasi negara mengalami perubahan. Setidaknya
sekalipun UU di atas didisain karena faktor modal untuk
membangun Indonesia sangat terbatas sehingga dibutuh-
kan transfer modal (investasi), teknologi, dan SDM dari
luar negeri. Sejalan dengan UU tersebut, kondisi ke-
amanan dan ketertiban sangat dibutuhkan untuk memu-
182
