Page 213 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

telah tersusun. Secara garis besar, ketentuan yang harus
direalisasikan dalam rangka landreform adalah:
1. Pembagian resiko yang sama antara petani pemilik
tanah dan petani penggarap dalam bagi hasil;

2. Penetapan luas maksimum pemilikan tanah pertanian
oleh satu keluarga;
3. Penghapusan pemilikan tanah pertanian absentee;
4. Pembatasan jangka waktu penikmatan hasil tanah yang
digadaikan;

5. Penetapan pemilikan minimal tanah pertanian;
6. Membentuk usaha bersama dari para petani dalam
rangka meningkatkan hasil produksi serta pemasaran-
nya;

7. Pemberian bantuan secara luas kepada petani dalam
usaha peningkatan produksi.
Tujuh ketentuan di atas adalah hal-hal yang ingin
dicapai oleh landreform. Oleh karena itu perlu diperinci
dalam suatu rencana jangka pendek dan panjang. Jangka
pendek menyelesaikan ketentuan No. 1-4 dan jangka
panjang menyelesaikan 5-7. Tentu saja sebuah usaha yang
tidak mudah, terutama upaya jangka panjang karena ter-
kait tanah minimal yang harus disediakan kepada petani,
begitu juga membangun usaha untuk petani, bukan suatu
yang mudah. Idealnya memang menjalankan saran dari
Hamid (1970), gagasan tentang bantuan perkreditan jauh
lebih mudah dan masuk akal, karena kerja sama yang
dibangun dengan perbankan sangat mungkin dilakukan
oleh pemerintah.

177