Page 226 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

amanat Tap MPR No. MPRS No. XXIII/MPRS/1966: trans-
migrasi, landreform, dan land use.
Merukh melanjutkan, yang terjadi selama ini orang-
orang yang ditugaskan mengurus land use tidak sesuai
dengan permasalahannya, sementara pemikiran pejabat
agraria terkait perkembangan land use masih bersifat
sektoral dan terpisah oleh masing-masing seksi, disisi lain
landasan kebijakan land use baru sebatas konsepsi, belum
mendapatkan dasar hukum yang tepat. Kenyataan di
lapangan, sejauh ini praktik kebijakan land use masih
sangat sektoral di dalam menanganinya, sehingga menye-
babkan kekeliruan dalam menjalankan kebijakan terkait
penataan tanah, akibatnya terjadi kerusakan tanah/hid-
rologi yang juga menyebabkan kekeringan, sedimentasi
di beberapa wilayah. Semua itu akibat kesalahan di dalam
menata penggunaan tanah yang tidak dilakukan secara

holistik, tidak berdasarkan pada kemampuan sumber-
sumber agraria. Catatan Merukh menjelang Seminar Land
Use April 1967 ditambahkan, ada kecenderungan peng-
gunaan tanah-tanah pertanian yang baik justru untuk
tujuan bukan pertanian, justru untuk perluasan kota
seperti di Jakarta, Singaraja, Cirebon, Yogyakarta, dan kota
lainnya. Banyak juga ditemu lahan pertanian yang baik
justru digunakan untuk kompleks industri, pem-
bangunan asrama militer, sekolah, dan lainnya (Merukh,
1967).
Pembangunan yang mendesak perlu direncanakan
dengan skema land use secara keseluruhan. Tanah-tanah
pertanian yang baik harus dipertahankan untuk pertanian

190