Page 229 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 229
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
Tata Guna Tanah memiliki struktur: Direktorat Tata Guna
Tanah; Sub Direktorat Perencanaan Tata Guna Tanah; Sub
Direktorat Survei; Sub Direktorat Pembinaan: Sub
Direktorat Pemetaan: dan Tata Usaha.
Ketika muncul sebagai sebuah direktorat tersendiri,
hal pertama yang menjadi program Tata Guna Tanah
cukup menarik, karena direktorat ini menawarkan pro-
gram teknis dan pengembangan pengetahuan: 1. Menga-
dakan inventarisasi dengan survei di perkotaan dan se-
luruh Indonesia untuk mendapatkan data dasar guna
menyusun land use planning; 2. Menyebarluaskan hasil-
hasil karya Direktorat Land Use dan mengembangkan ilmu
pengetahuan dalam bidang land use; 3. Melakukan penen-
tuan daerah transmigrasi; 4. Memberikan fatwa land use
dalam rangka pemberian hak atas tanah; 5. Memberikan
saran dalam pengelolaan tanah kritis/rusak seperti tanah
gundul, longsor, dan terendam banjir (Penyuluh Land-
reform, No. 12 Thn. IX Juni 1970). Lima program tersebut
sangat strategis dan tampak nuansa pengembangan
keilmuannya. Tak heran kemudian direktorat ini pada
perkembangannya diisi oleh banyak ahli yang berkon-
sentrasi pada dua pengembangan: teknis dan keilmuan
land use.
Kecerdasan di dalam membaca isu yang akan ber-
kembang ke depan menjadi landasan berfikir sehingga
menemukan titik krusial yang akan dihadapi oleh manusia
dan dunia ke depan. Dalam berbagai tulisannya, Sandy
(1973, 1974b, 1974a) mengingatkan ke depan kebutuhan
akan pangan sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang
193
