Page 242 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

menyiapkan lahan dan penyelesaian administrasinya terus
menerus dilakukan, karena proyek transmigrasi sangat
masif dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia: Suma-
tera, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah timur lainnya.
Proyek transmigrasi tidak berhenti hanya sampai
tahun 1980an, tetapi terus berlangsung menjadi program
utama sepanjang Kabinet Soeharto (Kabinet Pem-
bangunan I-VII/1969-1998), bahkan hingga kini. Artinya,
setiap kebijakan transmigrasi ada, maka sepanjang itu pula
Dirjen Agraria dilibatkan untuk membantu menata dan
menyelesaikan persoalan tanahnya. Padahal, proyek trans-
migrasi di Dirjen Agraria sebagai sebuah lembaga bukan
program prioritas, melainkan supporting unit. Artinya,
tupoksi utama Dirjen Agraria tetap pada kerangka yang
sudah ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 187 Tahun 1970 yakni Tata Guna Tanah, Landreform,
Hak Atas Tanah, Pendaftaran Tanah, dan Penelitian dan
Pengembangan.
Secara umum, Pemerintah Orde Baru membangun
transmigrasi dalam skema Repelita I-V. Pada Pelita I (1969-
1973), transmigrasi masih fokus pada penyebaran pendu-
duk dari Pulau Jawa ke pulau lain di Indonesia. Selain
itu, juga dilaksanakan pembangunan pedesaan di lokasi

tujuan transmigrasi. Instansi pemerintah yang menangani
masalah transmigrasi saat itu adalah Departemen Trans-
migrasi dan Koperasi. Pada 1973, dikeluarkan peraturan
terkait transmigrasi, melalui PP No. 42 Tahun 1973 tentang
Penyelenggaraan Transmigrasi, setelah sebelumnya dike-
luarkan UU No. 3 Tahun 1972 tentang Transmigrasi. Da-

206