Page 245 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 245
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
jakan transmigrasi di Indonesia, karena infrastrukturnya
belum memadai, sehingga tak jarang dalam beberapa
praktik muncul kasus pemaksaan dan intimidasi. Namun
demikian, pelaksana kebijakan transmigrasi bukan bagian
langsung dari kelembagaan agraria, melainkan diurus
langsung oleh Kementerian Transmigrasi, khususnya
dalam hal pengurusan peserta transmigrannya (manu-
sianya). Mungkin saja mengurus manusianya atau me-
mindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lain
adalah pekerjaan yang rumit dan sulit. Levang berkomen-
tar atas kebijakan pemindahan manusia dalam kesim-
pulannya yang menarik, “pada zaman orang percaya bahwa
keyakinan dapat memindahkan gunung, dan proyek-
proyek mustahil bermunculan. Sayangnya, ternyata lebih
mudah memindahkan gunung daripada memindahkan
transmigran” (Levang, 2003).
Dalam perkembangannya, transmigrasi tidak berjalan
dengan baik-baik saja, ada banyak persoalan yang muncul
hingga sekarang akibat kebijakan masa lalu yang tak
terselesaikan, khususnya di bidang tanah/hunian dan
lahan garapannya. Temuan penulis dalam berbagai studi
di Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, dan Riau
mengkonfirmasi bahwa banyak tanah transmigrasi masa
lalu yang belum diselesaikan dengan berbagai persoalan.
Temuan penulis sedikitnya muncul sepuluh problem
di lapangan: pertama: terdapat lahan transmigrasi yang
statusnya belum dikeluarkan dari kawasan hutan; kedua,
terdapat tanah transmigrasi dengan status HPL milik
pemda yang terdapat tanah sisa kemudian dimanfaatkan
209
