Page 244 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

Transmigrasi. Fokus utama dari transmigrasi pada Pelita
IV adalah peningkatan mutu permukiman transmigrasi
dan pengembangan pola-pola usaha lain selain tanaman
pangan, seperti Hutan Tanaman Industri (HTI), Per-
kebunan Inti Rakyat (PIR), Perkebunan Jasa industri
Perikanan Peternakan, dan Peningkatan kerja sama dengan
lembaga swasta. Baru pada Pelita V (1989-1994), fokus
transmigrasi pada pengembangan pertanian, khususnya
meningkatkan pola perkebunan, perikanan, dan HTI.
Pada Pelita VI (1994-1999) kembali terjadi perubahan
orientasi transmigrasi, yakni mendukung pembangunan
daerah, memperbanyak penyebaran penduduk dan
tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan para trans-
migran dan masyarakat sekitar, dan memperkuat persa-
tuan dan kesatuan bangsa (Dahlan, 2014; Sinarizqi, 2022).
Skema-skema transmigrasi yang dibangun oleh

pemerintah mengalami banyak perubahan, namun peran
Dirjen Agraria tetap sama, yakni rutinitas menyiapkan
lahan hingga penerbitan sertif ikat. Walaupun rutin,
namun transmigrasi menyita banyak SDM agraria, karena
pola sebaran dan waktunya cukup lama, sehingga meng-
habiskan banyak waktu dalam pengerjaan di lapangan.
Tentu saja kebijakan transmigrasi tidak semulus dalam
laporan-laporan resmi pemerintah, karena banyak juga
mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya, termasuk
kebijakan penanganan yang dibangun dengan berbagai
skema, baik bekerja sama dengan pihak swasta, mandiri,
maupun dengan bantuan pemerintah (McCarthy, 2010).
Faktanya, banyak kendala untuk menjalankan kebi-

208