Page 252 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 252
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
bagaan dilakukan agar lebih leluasa di dalam pengelolaan
dan juga jangkauannya. Akan tetapi, perubahan tersebut
satu sisi meningkat dalam hal tugas dan fungsinya, na-
mun juga bisa diartikan bahwa persoalan tanah harus
dikontrol penuh oleh negara agar kebutuhan negara akan
tanah untuk pembangunan harus bisa dipastikan dan
didukung oleh semua elemen pertanahan dari atas hingga
bawah, termasuk masyarakat Indonesia. Menolak dan
melakukan perlawanan terhadap kebutuhan negara akan
berhadapan langsung dengan pemerintah, karena diang-
gap tidak sejalan dengan kebijakan nasional (Bachriadi &
Lucas, 2001; Sodiq & Santoso, 2020). Rachman (2015)
menyebut, perubahan ini menjadi bagian dari skema Orde
Baru untuk memperoleh tanah (pengadaan tanah) dalam
rangka pembangunan industri dan infrastruktur, baik
jalan tol maupun proyek-proyek strategis lainnya di ber-
bagai wilayah agraria Indonesia (baik kawasan hutan mau-
pun non hutan).
216
